Oleh:
Imam Syafei, S.Pd., M.MPd*)
Imamsyafei.com – Pemilu 2024 akan dilaksanakan serentak untuk memilih presiden, anggota legislatif, dan kepala daerah. Pemilu serentak 2024 masih terbilang lama, tapi berbagai lembaga survei sudah merilis nama-nama kandidat yang dinilai potensial menjadi calon presiden 2024 nanti.
Setiap ada perhelatan akbar seperti pilpres, pilkada ataupun pileg, harapan masyarakat tentu sama, yaitu munculnya pemimpin yang benar-benar mampu membawa perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab, dewasa ini rakyat sudah cukup cerdas membaca situasi sosial-politik yang kadang dipenuhi ketidakadilan.
Untuk memenangkan kontestasi politik, berbagai cara dilakukan oleh masing-masing kandidat untuk menarik simpati rakyat. Tapi, dalam prosesnya masyarakat seringkali disuguhi perdebatan bahkan caci maki dari masing-masing calon atau timses ketimbang program untuk perbaikan Indonesia di masa mendatang.
Di sisi lain, pemimpin yang muncul justru sering mengecewakan masyarakat. Pasalnya, tidak sedikit pemimpin di negeri ini yang terlibat dalam kasus korupsi. Ibarat virus, korupsi di negeri ini sudah menjalar ke seluruh tubuh lembaga negara, baik eksekutif legislatif maupun yudikatif.
Indeks korupsi kita masih cukup tinggi. Berdasarkan laporan Indeks Persepsi Korupsi (CPI) tahun 2020, Indonesia berada di peringkat 102. Indonesia sendiri mendapatkan skor 37. Peringkat ini mengindikasikan bahwa korupsi masih menjadi persoalan serius di negeri ini. Sementara Selandia Baru dan Denmark menjadi negara yang mendapatkan peringkat tertinggi. Keduanya sama-sama menduduki peringkat satu dengan skor yang sama, yaitu 88.
Lebih memprihatinkan lagi, korupsi di Indonesia bukan hanya dilakukan oleh pejabat setingkat menteri, gubernur, dan bupati melainkan sudah masuk ke desa-desa. Sejak diundangkannya UU Desa, banyak aparat desa yang tersandung kasus korupsi.
Hal ini dikonfirmasi oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyatakan anggaran dana desa merupakan dana yang paling rentan dikorupsi. Pada semester I 2021, pemerintah desa menjadi lembaga pelaku kasus korupsi terbesar. ICW mencatat ada 62 kasus korupsi yang dilakukan aparat pemerintah desa.
Salah satu faktor yang menjadi pemicu kepala desa rentan melakukan korupsi adalah untuk mengembalikan modal yang selama ini digunakan untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa. Semua ini terjadi karena rendahnya integritas yang membuat kepala desa kerap tergoda untuk melakukan korupsi.
Harapan
Indonesia adalah bangsa besar yang terdiri dari beragam suku, bahasa, dan agama. Karena itu, dibutuhkan pemimpin yang berwawasan luas, amanah, dan mampu memberikan rasa aman bagi rakyatnya. Maju atau mundurnya sebuah bangsa sangat bergantung pada kualitas pemimpinnya. Rakyat sangat merindukan pemimpin yang berintegritas, bukan pemimpin yang gemar pencitraan, apalagi menebar cerita-cerita fiktif yang tidak sesuai dengan realitas.
Menurut Musfah (2018), pemimpin berintegritas bahkan mampu memengaruhi orang dan birokrasi yang korup menjadi bersih, setidaknya menguranginya. Dia tidak sekadar menjadi teladan perilaku pejabat yang bersih tetapi juga keras melawan perilaku korup bawahan dan rekanannya. Dia tidak takut dengan risiko perlawanan dari kelompok tertentu, dan bersedia tidak populer.
Dalam konteks politik, integritas pemimpin memiliki kedudukan yang sangat penting karena hal ini menjadi parameter untuk menilai apakah ia pantas atau tidak memimpin republik ini. Dengan integritas yang dimilikinya seorang pemimpin akan mampu bertindak dan membuat kebijakan yang memihak pada kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi ataupun partainya.
Karena itu, masyarakat jangan sampai tertipu dengan janji-janji dan segala bentuk pencitraan yang seringkali kontras dengan fakta di lapangan. Mari kita cermati rekam jejak, integritas, dan gagasan besar bagi kemajuan Indonesia di masa mendatang. Pemimpin berintegritas adalah pemimpin yang satunya kata dengan perbuatan, konsisten antara sikap dan tindakan serta tidak kenal kompromi. Bangsa besar seperti Indonesia sangat membutuhkan sosok pemimpin yang tegas, bukan pemimpin ‘boneka’ yang bisa diatur oleh menteri dan ketua umum partai pendukungnya.
Pemilu 2024 nanti harus memberikan harapan bagi masyarakat karena akan menentukan masa depan bangsa Indonesia. Dengan konstelasi politik dan tantangan global, kita bukan hanya butuh presiden atau kepala daerah, tetapi juga sosok pemimpin yang mampu mengatasi segala persoalan bangsa sekaligus membawa perubahan signifikan demi terwujudnya bangsa yang mampu memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
*) Penulis adalah Penggagas Jaringan Masyarakat Airlangga Hartarto (Jamaah)
*) Isi tulisan / artikel sepenuhnya tanggungjawab penulis
